Pemerintahan

Di Masa Pandemi, Komisi III Kabupaten Bekasi Dorong Pembangunan Tetap Berjalan

CIKARANG, ilookbekasi.id

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Husni Thamrin mengatakan pembangunan proyek infrastruktur harus tetap berlangsung. Selain mencegah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) hal ini juga bertujuan untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat.

“Kegiatan sarana dan prasarana harus tetap terlaksanakan karena ada hal-hal yang bisa dilaksanakan dengan mengedepankan protokol kesehatan (pencegahan penyebaran COVID-19),” kata Husni Thamrin, Jumat (19/6/2020).

LOGO DPRD Kabupaten Bekasi

Menurut dia, pembangunan proyek infrastuktur tersebut merupakan program yang telah dirancang pada tahun 2019. Karenanya, kegiatannya harus tetap dijalankan agar masyarakat dapat segera merasakannya.

Apalagi, sambungnya, hingga saat ini belum ada kebijakan khusus yang dikeluarkan pemerintah untuk menghentikan proyek pembangunan infrastruktur. Namun disisi lain, justru hingga saat ini belum ada kegiatan  fisik milik Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi yang dilelang di ULP.

“Semua harus dilakukan agar masyarakat bisa menikmati pembangunan infrastruktur yang layak. Pemerintah harus terus melaksanakan program-program lain yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat walau kita saat ini tengah berjuang melawan penyebaran virus covid-19,” katanya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan program pembangunan infrastruktur tetap berjalan kendati tengah dilanda pandemi covid-19. Sejumlah proyek mulai direalisasikan termasuk sejumlah pekerjaan besar.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha mengakui, mewabahnya covid-19 cukup berpengaruh pada proses pembangunan. Pandemi itu memengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar.

“Adanya kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah dari awal Februari – April 2020 ini maka kami harus ngecek ulang lagi harga-harga material. Sehingga proses menuju lelang terdapat keterlambatan,” kata Iman.

Selain itu, kendala lainnya yakni penyusunan ulang anggaran lantaran adanya pembiayaan untuk penanganan covid-19. “Ada refocusing anggaran sesuai instruksi Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Kemudian karena menunggu kepastian e-katalog,” ucap dia. (ADV)***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *