Pemerintahan

Sekda Uju: Pekan Depan Pembangunan Harus Digelar!

CIKARANG, ilookbekasi.id

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju menginstruksikan, seluruh organisasi perangkat daerah merealisasikan program kerja mulai pekan depan. Instruksi ini berlaku juga untuk sejumlah pembangunan yang telah direncanakan.

Instruksi ini disampaikan untuk merealisasikan percepatan pembangunan. Soalnya, dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan di Kabupaten Bekasi terlambat sehingga targetkan pembangunan tidak kunjung tercapai.

“Jadi jangan sampai terjadi lagi keterlambatan. Kami sudah melakukan perbaikan, dengan cepat kegiatan (pembangunan) harus sudah bisa digelar. Setelah selesai penelitian daftar penggunaan anggaran, Senin (13/1/2020) pembangunan sudah bisa dilaksanakan,” ucap Uju di Desa Pasirtanjung Kecamatan Cikarang Timur, Kamis (9/1/2020).

Diakui Uju, dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan di Kabupaten Bekasi seharusnya dapat lebih maksimal. Hanya saja, akibat proyek lambat digelar, pembangunan pun kerap tidak berjalan maksimal. Lebih dari itu, anggaran pendapatan belanja daerah pun kerap tersisa.

Pada dua tahun terakhir, misalnya, program pemerintah lambat dilaksanakan. Pada pembangunan infrastruktur, lelang bahkan baru dilaksanakan menjelang pertengahan tahun. Padahal, pelaksanaan pembangunan memerlukan waktu sedikitnya empat bulan.

Akibatnya, pembangunan seringkali dilaksanakan tidak maksimal karena menipisnya waktu pengerjaan. Kemudian tidak sedikit rencana pembangunan yang tidak terealisasi akibat seringnya lelang gagal atau waktu pengerjaan habis.

Maka dari itu, setiap tahun sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) terus meningkat. Bahkan pada dua tahun terakhir silpa mencapai lebih Rp 1 triliun. Padahal jika dimanfaatkan untuk pendidikan, anggaran yang tidak terpakai itu dapat digunakan untuk merenovasi sedikitnya 643 sekolah dasar.

Seperti diketahui, berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tahun 2017 sebanyak 3.220 ruang kelas SD rusak ringan, 1.350 rusak ringan dan 290 rusak berat.

Menanggapi hal tersebut, Uju menyatakan, lambatnya proses penyerapan anggaran harusnya tidak terjadi lagi di 2020. Soalnya percepatan dilakukan sejak dini sehingga seluruh anggaran dapat dinikmati oleh warga, baik melalui pelayanan maupun pembangunan.

Uju menegaskan, selain memercepat pembangunan, pihaknya pun tengah mengevaluasi penggunaan anggaran tahun lalu. Dari hasil evaluasi dapat terlihat penyebab serapan anggaran kerap lambat, termasuk menilai kinerja seluruh OPD.

Jika ditemukan ada kesalahan yang tidak dapat ditoleransi dari serapan anggaran, sanksi pun dapat diberikan.

“Ini bagian dari ukuran kinerja yang sudah ditetapkan bupati. Dari dinas yang terlambat dengan alasan tidak jelas jadi bagian penilaian kinerja. Nanti bupati yang akan memberikan sanksi. Saat ini baru lewat tahun, evaluasi masih dilakukan. Kalau ada yang bisa diteloreri masih bisa, tapi jika alasannya tidak masuk akan akan disanksi,” ucap dia. (try/pr)***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *