Pemerintahan

Pastikan Pembangunan Tetap Berjalan, Lelang Jabatan Mulai Dipersiapkan

CIKARANG, ilookbekasi.id

Lelang jabatan yang diwacanakan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengisi sejumlah posisi akan dievaluasi. Selain seleksi kemampuan, faktor kesehatan pun harus menjadi pertimbangan.

“Memang evaluasi dari berbagai sisi harus dilakukan menyangkut lelang jabatan ini. Salah satunya kesehatan, meski memang tes kesehatan itu dilakukan oleh dokter yang pasti tidak akan berbohong pada hasil diagnosa,” ucap Asisten Daerah Bagian Umum Suhup, Kamis (20/6/2019).

Saat ini, Pemkab kembali merencanakan lelang jabatan untuk lima posisi kepala dinas/setingkat. Kelima posisi itu yakni kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga; kepala Dinas Pemadam Kebakaran; dan Kepala Satpol PP .

“Akan kami pastikan jika lelang jabatan nanti itu semuanya benar-benar sesuai, dan beberapa perbaikan dilakukan,” ucap dia yang juga anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat Kabupaten Bekasi.

Kabid Pengembangan ASN pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bekasi, Agus Budiono mengatakan, proses lelang jabatan untuk lima posisi tersebut tengah dalam proses administrasi internal.

Pihaknya tengah menyusun persyaratan serta profil yang dibutuhkan untuk pejabat di lima posisi itu. “Persyaratannya tengah disusun, kemudian profil panitia seleksinya pun sedang ditentukan. Karena kami pun harus punya kriteria pejabat seperti apa yang berhak menempati posisi ini dan itu. Nanti setelahnya baru disampaikan ke Komite ASN untuk dikaji kemudian dibuka pendaftaran,” ucap dia.

Agus mengaku tidak bisa memprediksi kapan lelang jabatan akan dilaksanakan. Soalnya penyusunan persyaratan dan administrasi harus dikonsultasikan dengan kepala daerah.

“Belum bisa diajukan kapan ke Komite ASN, tapi kami berusaha dalam waktu dekat. Apabila nanti sudah dibuka, sudah ada kepastian kapan hasilnya. Biasanya setelah dibuka, dalam waktu satu setengah bulan sudah ada hasilnya dan bisa dilantik untuk langsung bekerja,” ucap dia.

Pengisian jabatan pada lima posisi yang kosong ini dinilai menjadi kebutuhan yang mendesak. Soalnya, posisi yang tidak terisi ini berada pada dinas yang masuk dalam kategori urusan wajib, seperti halnya infrastruktur (Dinas PUPR) dan ketertiban umum (Satpol PP).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Uju memastikan, kekosongan jabatan tidak terlalu berpengaruh karena telah diisi oleh pelaksana tugas. Lima pelaksana tugas kepala dinas/setingkat telah ditetapkan untuk menjalankan program di setiap dinas.

“Nanti open bidding (lelang jabatan) segera kita lakukan, sekarang masih dipersiapkan. Sedangkan saat ini dijabat oleh Plt. Meski Plt, tugas dan kewenangan mereka sama (seperti jabatan definitif). Yang membedakan, mereka hanya terima surat perintah, bukan SK Bupati,” ujarnya. (try)***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *