PemerintahanPeristiwa

TPA Burangkeng Ditutup, Muannas: Warga Berhak Dapat Kompensasi

CIKARANG, ilookbekasi.id

Penutupan Tempat Pembuangan Akhir Burangkeng masih dilakukan warga. Mereka enggan membuka akses ke lokasi pembuangan sebelum tuntutan mereka dikabulkan. Alhasil, di sejumlah tempat, banyak sampah yang menumpuk karena tidak terangkut.

Seperti diketahui, warga Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi memprotes tidak adanya perhatian Pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap warga terdampak. Bahkan, selama TPA Burangkeng didirikan, tidak ada kompensasi yang diberikan pada warga sekitar.

Praktisi Hukum dan Tata Negara, Habib Muannas menilai kekecewaan yang disampaikan warga Burangkeng wajar. Soalnya, berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah telah diatur pemberian kompensasi terhadap warga terdampak.

“Dalam pasal 25 undang-undang tersebut sudah jelas disebutkan pemerintah paerah dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan padakegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan sampah,” kata Muannas, Rabu (6/3/2019).

Ditinjau dari aturan tersebut, kata dia, pemberian kompensasi itu menjadi kewajiban pemerintah daerah. Ada konsekuensi hukum bila aturan tersebut tidak dipenuhi dan mendapat protes dari warga terdampak.

“Kompensasi itu wajib karena sudah diatur dalam undang-undang. Pemkab Bekasi dapat dituntut warga kalau tidak memenuhi kompensasi tersebut,” kata Caleg DPR RI dari PSI ini.

Baca Juga: Survei Y-Publica: Muannas Kalahkan Daeng dan Wardatul di Jabar VII

Diungkapkan Muannas, kompensasi yang diberikan pemerintah daerah kepada warga terdampak bisa dilakukan dengan empat bentuk, yakni relokasi, pemulihan lingkungan, fasilitas kesehatan dan kompensasi dalam bentuk lain. Sedangkan, berdasarkan pengakuan warga, tidak ada kompensasi yang mereka terima selama ini.

“Hampir 23 tahun warga Desa Burangkeng tidak mendapatkan kompensasi dan tidak dipedulikan oleh Pemkab. Wajar jika mereka kecewa dengan pemerintah. Apalagi wilayah TPA Burangkeng tidak jauh dengan TPA Bantar Gerbang dan Sumur Batu di Kota Bekasi. Di Kota Bekasi dapat kompensasi sedangkan warga Burangkeng tidak,” ucapnya.

Muannas mengatakan, persoalan ini baiknya ditangani dengan serius oleh Pemkab Bekasi. Tidak hanya dititikberatkan pada satu organisasi perangkat daerah, melainkan ditangani secara komprehensif.

“Dengan APBD Kabupaten Bekasi mencapai Rp 6 triliun harusnya dapat teratas dengan kompensasi ini. Jika kepala daerah dalam hal ini Bupati mau serius ini ada solusi, karena harus keroyokan antar dinas,” ucapnya. (try)***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *