Peristiwa

Suzuki Kembali Didemo, Buruh Sebut Koruptor di Perusahaan Harus Dipidanakan

TAMBUN, ilookbekasi.id

PT Suzuki Indomobil Motor kembali didemo ribuan karyawannya yang tergabung dalam Serikat Pekerja Automotive Mesin dan Komponen (SPAMK) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Kamis (25/7/2019).

Selain menuntut perbaikan kesejahteraan, ribuan karyawan itu mendesak perusahaan untuk mempidanakan oknum manajemen perusahaan yang diketahui melakukan tindakan pidana korupsi pada 2018 lalu.

Aksi ini menjadi yang kedua setelah sebelumnya ribuan karyawan PT Suzuki Indomobil Motor pun melakukan demonstrasi atas tuntutan serupa pada 5 Juli 2019 lalu.

Ketua PUK SPAMK PT Suzuki Indomobil Motor, Heru Wibowo mengatakan, pasca aksi unjuk rasa pertama, pihak manajemen mengaku bakal memberikan tindakan tegas pada V, oknum yang diduga melakukan korupsi, dengan memberhentikan secara tidak hormat.

Hanya saja, sambungnya, pihak manajemen tidak memberikan penjelasan mengenai status hukumnya.

“Kata pihak manajemen, yang bersangkutan akan di-PHK akhir bulan ini. Tetapi kami tidak nuntut sampai disitu, kami nuntut yang bersangkutan dipidanakan karena perbuatannya ini murni pidana dan tidak bisa dimaaafkan begitu saja,” kata Heru.

Selain itu, sambungnya, buruh juga mendesak agar yang bersangkutan mengembalikan uang perusahaan senilai 500 ribu dolar singapura. “Karena kalau dikonversikan ke dalam rupiah nilainya mencapai  Rp 5-7 miliar. Daripada dikorupsi, mending dialihkan untuk kesejahteraan buruh,” ucapnya.

Apalagi, kata Heru, tuntutan utama dari para buruh PT Suzuki Indomobil Motor adalah peningkatan kesejahteraan buruh, baik mengenai  selisih kenaikan upah, penambahan dana pensiun menjadi 3P3J dan penambahan plafon biaya pengobatan.

“Makanya kami tidak akan diam dan akan terus mengawal proses ini dengan meminta audiensi kepada pihak Mabes Polri,” ucapnya.

Para buruh juga mendesak Presiden Direktur Suzuki dapat menertibkan SL dan BS, para komisaris Suzuki yang diduga berbisnis di dalam perusahaan  dan menekankan tidak boleh ada praktek nominee (pinjam pakai nama dalam bisnis) karena hal ini merupakan pelanggaran terhadap UU yang berlaku.

“Kekhawatiran buruh Suzuki, para komisaris ini masuk kembali memimpin Suzuki karena dulu pernah dibawah kepemimpinannya kondisi kesejahteraannya sangat buruk. Ditambah lagi yang bersangkutan bagian dari APINDO yang saat ini mengajukan usulan revisi UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merugikan buruh dan kami khawatir Suzuki akan jadi barometer mengenai persoalan ini,” ucapnya.

Heru menambahkan, buruh mengingatkan agar manajemen PT Suzuki Indomobil Motor tidak mempermasalahkan aks-aksi yang dilakukan saat ini. Buruh tidak akan tunduk dengan manajemen saat ini yang berstatus kontrak.

“Apabila manajemen ada yang mempermasalahkan aksi ini, buruh tentunya akan mengibarkan bendera perlawanan yang lebih besar lagi dengan mengundang afiliansi sampai luar negeri agar tahu kondisi perburuhan di Suzuki,” ucapnya.(try)***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *