BisnisPemerintahanPeristiwa

Ditemukan Produk Izin DPMPTSP Kabupaten Bekasi Palsu, Dibiarkan Saja?

CIKARANG, ilookbekasi.id

Ditemukan produk izin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi yang diduga palsu. Sialnya, izin palsu itu sudah beredar sejak tahun 2018 dan tidak pernah ditindak.

Produk perizinan yang ditemukan palsu ini yakni Izin Angkutan Barang atau biasa disebut IBM. Surat tersebut merupakan izin bagi armada untuk mengangkut barang. DI dalamnya tertuang nama perusahaan, jenis kendaraam serta bobot yang diangkut.

Tidak hanya itu, ditemukan juga buku uji kendaraan (Uji KIR) dan surat tilang yang diduga dipalsukan. Disinyalir, pemalsuan diilakukan untuk memperlancar angkutan barang dari perusahaan.

“Ada temuan surat surat izin dari tim kami yaitu IBM, buku KIR dan surat tilang yang semuanya terlihat asli namun kami menduga semua surat itu dipalsukan, untuk memperlancar bisnis para pengusaha,” kata Ketua Benteng Bekasi, Turangga, Minggu (30/6/2019).

 

IBM diduga palsu/ist

Dugaan pemalsuan itu, kata dia, terlihat dari logo IBM yang masih bertuliskan BPMPPT. Padahal,  saat izin itu diterbitkan, SKPD tersebut sudah berganti strukutur organisasi dari badan menjadi kedinasan.

“Buku KIR juga banyak tanda tangan yang menurut kami juga dipalsukan. Kemudian IBM itu diberikan kepada perusahaan  Kopkar PT YKK AP Indonesia alamat Tanggerang dan PT. Wiranara Putra alamat Jakarta,” ucapnya.

Menurut dia, surat izin palsu ini harus segera ditindaklanjuti. Soalnya, jika dibiarkan, dikhawatirkan terbit surat izin lainnya yang juga dipalsukan.

Lebih lanjut, kata Turangga, pihaknya akan melaporkan hal ini kepada kepolisian agar ditindaklanjuti. Kepolisian pun diharapkan dapat segera menangkap oknum yang telah berani memalsukan surat izin tersebut.

Terpisah, Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Bekasi Zaki pun membenarkan IBM yang diduga palsu tersebut. Saat diberikan, Zaki mengakui dari fisiknya surat tersebut terindikasi palsu.

Namun sayangnya, kata dia, DPMPTSP tidak bisa melakukan penindakan. Menurut dia, kewenangan penindakan itu ada pada Dinas Perhubungan, soalnya izin itu berkaitan dengan angkutan barang.

“Memang IBM ini tidak ada retribusinya namun jika ada pemalsuan seprti itu penindakannya ada di Dishub,” ucapnya, singkat. (msr)***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *